Kronologi Pembinasaan KPK di Era Jokowi

Rimanews – Januari 2015 menjadi bulan paling kelabu dalam sejarah KPK. Betapa tidak, upaya bertubi-tubi dilakukan untuk menjerumuskan lembaga antirasuah itu ke jurang kebinasaan. Gelagat upaya pembinasaan KPK dimulai sejak 13 Januari 2015. Komisi Hukum DPR memutuskan menunda pemilihan pengganti Busyro Muqaddas menjadi satu paket dengan empat pemimpin KPK lainnya pada akhir tahun ini. Akibatnya pimpinan KPK tidak genap lima orang. Baca Juga Pemuda Muhammadiyah Sesalkan Pembubaran Kebaktian Natal Pembubaran Kegiatan Natal di Bandung Tragedi Intoleransi Kader Mendukung Anies-Sandi, PDIP Dinilai Tetap Solid Yang paling brutal dimulai sejak 17 Januari 2015. Komjen Budi Gunawan mempraperadilankan KPK karena dianggap salah menetapkan dirinya sebagai tersangka kasus suap. Dijadikan tersangka bukannya membuat malu dan mengajukan pengunduran diri, seperti yang dilakukan Bambang Widjoyanto, Budi malah melaporkan Ketua KPK Abraham Samad dan Wakilnya Bambang Widjoyanto ke Kejaksaan Agung. Tak cukup menunggu hasil aksi Budi Gunawan, politikus PDIP Hasto Kristiyanto melakukan konferensi pers pada 22 Januari menyoal Abraham Samad yang minta dicalonkan sebagai Cawapres pada Pilpres 2014 lalu. Seterusnya, pada 23 Januari, Bareskrim pimpinan Budi Waseso secara tak terduga dan berlebihan mengerahkan 30 polisi untuk menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjoyanto (BW) yang sedang mengantar anaknya sekolah seorang diri. Dia disangka terlibat kesaksian palsu perkara Pilkada Kotawaringin Barat, Kalteng, pada 2010. BW ditangkap atas laporan politikus PDIP, Sugianto Sabran. Atas kasus ini, dia segera mengundurkan diri sementara. Sehari kemudian, 24 Januari, Wakil Ketua KPK yang lain, Adnan Pandu Praja juga dilaporkan ke Bareskrim oleh kuasa hukum PT Daisy Timber di Kaltim dengan tuduhan menguasai saham perusahaan itu secara ilegal pada 2006. Adnan menilai pelapor numpang popularitas. Terakhir adalah kemarin, 26 Januari. Kelompok yang menamakan Aliansi Masyarakat Jawa Timur melaporkan Wakil ketua KPK Zulkarnain atas penanganan dugaan dana hibah program penanganan sosial-ekonomi masyarakat pada 2008. Zulkarnain, kala itu, adalah kepala kejati Jatim. Aliansi ini berniat melaporkan secara resmi besok, 28 Januari. Di luar upaya di atas, ada figur di pemerintahan yang turut memanaskan suhu drama Cicak vs Buaya sesi III ini. Misalnya, yang dilakukan Menkopolhukam, yang menganggap KPK kekanak-kanakan dan menyebut masyarakat yang mendukung KPK tak jelas. Meskipun kemudian menjelaskan maksud pernyataannya, Tedjo Edy Purdjianto yang juga kader NasDEm ini sudah kadung menjadi sasaran hujatan. Jika keempat pimpinan tersebut menjadi tersangka dan ditahan Bareskrim, KPK dipastikan seperti rumah tak bertuan, siap-siap dijarah. Para koruptor dan komplotannya siap tertawa lebar dan menggelar pesta paling jorok dalam sejarah. Sponsored Telah Launching Rimanews Android Apps KATA KUNCI : Pembinasaan KPK , Cicak vs Buaya III , kpk vs polri , hukum , Nasional

Sumber: RimaNews