TNI Jadi Penyidik KPK, Mungkinkan Dugaan Korupsi Alutsista Terbongkar?

Rimanews – Keberadaan prajurit TNI sebagai penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) patut dicurigai untuk mengamankan kasus korupsi alat utama sistem persenjataan (Alutsista) yang melibatkan para petinggi TNI. “TNI tidak akan berani mengungkap kasus dugaan korupsi alutsista. Lebih berani polisi membersihkan korupsi di tubuhnya sendiri. Misalnya, kasus Susno Duadji,” ujar Direktur Centre for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, saat dihubungi Rimanews, Jumat (08/05/2015). Baca Juga KPK Ajari Anak-Anak Bahaya Korupsi Bupati Nganjuk Tersangka Korupsi KPK Tetapkan Anggota DPR Golkar Tersangka Keyakinan Uchok ini didasarkan pada pendidikan dasar yang sudah ditanamkan pada prajurit TNI saat masa pendidikan. Senioritas di tubuh TNI, lanjut Uchok, masih berlaku hingga kini. “Saat masa pendidikan itu, TNI sudah menanamkan senioritas pada calon-calon prajuritnya agar tunduk dan takut pada seniornya,” ungkap Uchok. Namun demikian, lanjut Uchok, jika situasi negara dalam keadaan darurat, kemungkin untuk membongkar kasus korupsi yang melibatkan para petinggi TNI masih ada. “Kalau ini perang atau gawat darurat, mungkin berani ya,” tutur Uchok. Lebih lanjut, Uchok menambahkan, jika TNI memiliki komitmen untuk melakukan pemberantasan korupsi, setidaknya TNI berani mengungkap kejanggalan dalam kontrak pengadaan helikopter anti kapal selam dan suku cadangnya di Kementerian Pertahanan. Menurut Uchok, pengadaan ini melanggar Peraturan Presiden No.54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/Jasa pemerintah pasal 83. “Di sana diterangkan bahwa lelang tak sah bila jumlah peserta yang lulus kualifikasi kurang dari tiga peserta,” kata Uchok. Lelang itu, diungkapkan Uchok, hanya diikuti oleh dua perusahaan, yaitu PT. Dirgantara Indonesia, dan Agustawesland. Alasan lain adalah pengadaan ini menyebutkan merek dan tipe tertentu dalam proses lelangnya. Hal ini menurut dia juga melanggar Peraturan Presiden. Sebagaimana diketahui, Kementerian Pertahanan melalui Badan Sarana telah melakukan lelang Helicopter anti kapal selam – ASW (Anti Submarines Warfare) beserta suku cadangnya. Lelang itu dibuka pada tanggal 10 April 2013. Jumlah helikopter anti kapal selam ini berjumlah 11 buah yang akan dipergunakan oleh TNI – AL. Dana lelang itu diambil dari APBN tahun 2011 – 2014 atau dari Fasilitas Pinjaman Luar Negeri tahun 2011 – 2014. Alokasi anggaran sebesar US$177 juta. Dengan kurs Rp 11 ribu, maka setara dengan Rp 2,1 triliun. Penandatanganan kontrak baru terjadi pada tanggal 30 september 2014. Dalam kontrak itu, pihak pemenang lelang harus menyediakan 11 helikopter dalam jangka waktu 36 bulan. Jika lelang ini tak dibatalkan, maka potensi kerugian negara sebesar US$ 177 juta. Sponsored Telah Launching Rimanews Android Apps KATA KUNCI : penyidik tni , KPK , Alutsista , hukum , Nasional

Sumber: RimaNews